HTR : Harapan Baru Masyarakat Kehutanan di Aceh

2010-04-26T21:45:00.008+07:00

HUTAN TANAMAN RAKYAT MENSINERGIKAN SKB 5 MENTERI

“HTR MENJADI HARAPAN BARU MASYARAKAT KEHUTANAN DI ACEH”

(INFOKOM,Banda Aceh, 24/3/2010)

“Liason Officer DPW AHTRMIAceh telah melaksanakan silaturrahmi dan audiensi dengan Dewan Pengurus Pusat AsosiasiHutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (DPP AHTRMI) yang diwakili olehBasyaruddin Siregar, SP (Ketua Umum), Ponten Surbakti (Ketua Bidang Koperasidan UKM) dan H. Edy Sasmita (Ketua Bidang Organisasi) selama 2 hari tanggal 17– 18 Maret 2010 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti Departemen KehutananRepublik Indonesia, Senayan, Jakarta.“ demikian pembukaan oleh Ketua DPW AHTRMIAceh H. Amiruddin Usman Daroy, SE padaRapat Pengurus Perdana tanggal 24Maret 2010 di Regional Office DPW AHTRMI Aceh, Geuceu Menara, Banda Aceh.

Agenda Rapat Pengurus Perdanaini antara lain silaturrahmi dan perkenalan pengurus DPW AHTRMI Aceh sertapengantar dinamika asosiasi sebagai persiapan awal rencana dan implementasiprogram kerja AHTRMI Aceh ke depan dalam waktu dekat ini. “Asosiasi ini memilikiarti yang luar biasa karena dilahirkan untuk mensukseskan program Hutan TanamanRakyat (HTR) SKB 5 Menteri yang menjadi dasar hukum koordinasi dan kerjasamalintas departemen terkait yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, MenteriKoperasi dan UKM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri DalamNegeri. Asosiasi ini berpeluang untuk bargaining meningkatkan kesejahteraanrakyat dan diharapkan memberikan sebuah harapan baru untuk masyarakat kehutananIndonesia khususnya di Aceh.”

“Potensi besar yang akandikembangkan DPW AHTRMI Aceh antara lain hutan kritis, perkebunan, lahanpertanian masyarakat serta lahan-lahan yang belum memiliki pengelola yang sudahdi-SK-kan oleh Menteri Kehutanan. Perlu ditegaskan di sini bahwa asosiasi initidak memiliki misi orientasi politik, tetapi hanya fokus kepada misipenghijauan hutan.”

Landing Sector dari asosiasi ini adalah sektor kehutanan. AHTRMIberdiri pada tanggal 7 Agustus 2009 dan resmi dilantik di Jakarta oleh MenteriKehutanan RI, Zulkifli Hasan, SE, MM pada tanggal 3 Desember 2009. LegalitasDPW AHTRMI Aceh ini berdasarkan atas SK DPP AHTRMI Nomor:Kep.0021/DPP-AHTRMI/III/2010 Tentang Komposisi dan Personalia DPW AHTRMI Aceh, atasdasar ini DPP AHTRMI telah memberikan mandat resmi pembentukan dan penyusunankepengurusan DPW AHTRMI Aceh yang juga akan membentuk DPC di 18 Kabupaten dan 5Kota di Aceh. Fokus DPW AHTRMI Aceh dalam waktu dekat ini tidak hanyaMuswil/Musda akan tetapi juga persiapan program kerja yang melibatkan berbagaiLSM/NGO, Dinas terkait, BUMN, Perusahaan/pelaku usaha serta khususnyamasyarakat kehutanan dan pertanian di Aceh. Asosiasi ini menjadi semacammediator yang menengahi persoalan-persoalan kehutanan yang menjadi isu krusial masyarakatdengan NGO atau juga antara masyarakat dan pemerintah dalam peran mediasi. Misalnya,persoalan di Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar yang menjadi perhatianmasyarakat dan media saat ini, yakni pembebasan tanah yang tidak disepakatimasyarakat, belum adanya izin eksplorasi tambang biji besi dari pemerintahpusat – hanya izin dari Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Besar, AMDAL yang tidakmelibatkan peran serta masyarakat setempat yang meliputi aspek bentangan alam,area tangkapan air serta resiko pencemaran mineral terhadap kerusakan areapersawahan di lokasi tersebut.

“DPP AHTRMI juga mengungkapkanantusias terhadap komitmen DPW AHTRMI Aceh dalam mempersiapkan launching program dan teknis pelantikan bersamaDPW dan DPC AHTRMI Aceh yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Kehutanandan Menteri Pertanian.”

“DPW AHTRMI Aceh segeramempersiapkan rencana program kerja (framework) pemberdayaan lahan kritis dan hutan tanaman rakyat, baik programjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. DPP AHTRMI pada kesempatan audiensidengan Liason Officer DPW AHTRMI Aceh, mengungkapkan pula antusiasmenya dalammenilai potensi Aceh di bidang kehutanan dan pertanian.”

“Bidang HUMAS dan INFOKOM akanbertugas mengkomunikasikan sosialiasi program DPW AHTRMI Aceh terhadap peranserta rakyat dan ulama di Aceh.”

Teknis Persiapan Pelantikan DPW AHTRMI Aceh dan DPCKabupaten/Kota :

1. Steering Comittee (SC), mempersiapkanadministrasi dan legalitas kegiatan.

2. Organizing Committee (OC), mempersiapkan tekniskegiatan.

Sekretaris DPW AHTRMI Aceh Mussanurvan, SHI mengungkapkan, “Strategipengembangan jaringan AHTRMI Aceh di seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh dimulaidengan penjaringan anggota AHTRMI dari setiap Kabupaten/Kota sebagai “delegasi” DPW AHTRMI Aceh yang akan diberikanmandat pelaksanaan tugas memfasilitasi pembentukan DPC Kabupaten/Kota di bawahsupervisi DPW AHTRMI Aceh sesuai Peraturan Organisasi. Daftar nama-namadelegasi mandat ini dapat segera dikoordinasikan dan diserahkan kepadaSekretaris DPW AHTRMI Aceh.

Wakil Ketua Bidang Organisasidan Manajemen H. Hasbi Bustamam, SE.Akmengingatkan pentingnya peran advokasi oleh asosiasi ini dalam menengahipermasalahan kehutanan di Aceh, “Peran advokasi DPW AHTRMI Aceh dalam berbagaipermasalahan kehutanan sangat penting untuk diperhatikan oleh asosiasi ini,yang akan menjadi bagian sosialisasi program kerja DPW AHTRMI Aceh ke depan.Masalah kehutanan yang dihadapi saat ini sangat rumit, antara lain persoalan kawasanekosistem Leuser serta permasalahan pembagian lahan hutan dan perkebunan diAceh. Misalnya, permasalahan izin penggunaan lahan. DPW AHTRMI Aceh diharapkanjuga akan fokus pada persoalan izin penggunaan lahan HTR, pertanian dan perkebunandalam aspek advokasi. Bagaimana sistem pembagian lahan di wilayah kota dankabupaten, standardisasi legalitas hak guna lahan yang bekerjasama dengan Dinasterkait serta bagaimana kebijakan strategi pembenahan organisasi terhadap penyelesaianmasalah.”

“DPW AHTRMI Aceh hendaknyasegera berkoordinasi dengan Gubernur Aceh dan Kadis terkait untuk persiapanpengembangan program kerja DPW AHTRMI Aceh, serta merumuskan isu-isu strategisAHTRMI yang menjadi bagian alokasi APBN, APBK dan kontribusi NGO yang berada diAceh", demikian harapan Hasbi Bustamam. (infokom ahtrmi aceh)

Komposisi DPW AHTRMI Aceh

2010-03-05T18:06:00.001+07:00

SK DPP AHTRMI Nomor :  Kep. 0021/DPP-AHTRMI/III/2010

Download PDF Version


DEWAN PERTIMBANGAN

Gubernur Pemerintah Aceh
Ketua DPR Aceh
Kajati Aceh
Pangdam Iskandar Muda
Kapolda Aceh
Ketua MPU Aceh
Ketua MAA
Ketua MPD Aceh
Pimpinan BI Cabang Banda Aceh

DEWAN PEMBINA

Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh
Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh
Kadis Peternakan Aceh
Kadis Transnakerduk Aceh
Kadis Perindagkop dan UKM Aceh
Kepala BAPPEDA Aceh
Kepala BAPEDALDA Aceh
Kepala BKPMD Aceh
Kepala BPKS
Kepala BPKEL
Kepala BP2HP Wilayah Aceh

DEWAN PENASEHAT

Prof. Jasman Ma'ruf
Prof. Rahman Lubis
Prof. Darusman
DR. Nazamuddin BS
Ir. Amir Hamzah
Ir. H. Lukman CM
Ir. Jufri Hasanuddin
Drs. H. Malek Raden, MM
Drs. H. Sanusi Wahab

Link : Lampiran Dewan - DPW AHTRMI Aceh

Preview  PDF Version


PENGURUS WILAYAH

KETUA : 
    H. Amiruddin Usman Daroy, SE
          
WK. Bidang Organisasi dan Manajemen :
    H. Hasbi Bustamam, SE.Ak
    
WK. Bidang Investasi dan Logistik :
    H. Umardin
        
WK. Bidang Kepemudaan dan Peranan Wanita :
    Qamaruzzaman Haqni, S.Ag
    
WK. Bidang Wirausaha dan Kesejahteraan Rakyat :
    Abdul Munir, S.Sos
 
WK. Bidang Diklat dan Litbang :
    Taufik Abda, S.Sos
     
WK. Bidang Teknologi, Budidaya dan Pemasaran :
    Marwan Umar, S.Pi, M.Si
    
WK. Bidang Hubungan Dalam dan Luar Negeri :
    T. Amiruddin, S.IP
              
WK. Bidang Humas dan Infokom :
    Jumi Sanoprika Pinim, SE.Ak
                                     
WK. Bidang Pengembangan Kawasan dan Hasil Hutan :
    Ruslizar, S.Hut
   
WK. Bidang Hukum dan Sertifikasi :    
    T. Zulfahmi

SEKRETARIS : 
    Mussanurvan, SHI     
    
Wakil Sekretaris :
    Dra. Anizar Zainal        

BENDAHARA :
    Maimun S. Cut Adek, MPA
      
Wakil Bendahara :         
    Elly Musliyati, SH

Link : Lampiran Pengurus Wilayah - DPW AHTRMI Aceh

Preview  PDF Version

Dipulikasikan Oleh: Humas dan Infokom DPW AHTRMI Aceh